Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan memperkuat hubungan antara Rumah Sakit dengan masyarakat, Forum Konsultasi Publik (FKP) lingkup Rumah Sakit digelar di Hotel Sara Ee, Buton Utara pada hari senin, 20 Mei 2024. Acara yang diselenggarakan oleh jajaran direksi RSUD Kabupaten Buton Utara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan diantaranya: perwakilan Pemerintah Kabupaten Buton Utara diwakili oleh Bapak La Nita, S.Pd.,MM, dan Perwakilan legislatif dihadiri oleh Ketua Komisisi III DPRD Kabupaten Buton Utara yaitu Bapak Josri, S.IP dan anggota dewan lainnya yaitu Bapak Abdul Mustarif Saleh dan Bapak Mazlin, A.Md.Pely, serta hadir juga Kepala Dinas Kesehatan, Bapak dr. Izanuddin, M.Kes beserta jajarannya. Sebagai pengguna layanan, tentu kegiatan FKP ini dihadiri oleh perwakilan masyarakat Kabupaten Buton Utara di setiap kecamatan. Tujuan utama diselenggarakan FKP ini adalah untuk menciptakan transparansi, memperkuat sinergi, serta mendengar langsung aspirasi dan keluhan baik dari jajaran direksi Rumah Sakit terkait pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Kab. Buton Utara dan dari Masyarakat terkait kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Kab. Buton Utara.
Dalam sambutannya, Bapak La Nita selaku perwakilan dari Sekretaris Daerah Kab. Buton Utara menekankan tentang pentingnya komunikasi yang terbuka dan efektif antara Rumah Sakit dan Masyarakat guna mencapai pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata, selain itu juga pemerintah akan terus mendukung Rumah Sakit melalui pengadaan sarana dan pra sarana guna peningkatan kulaitas pelayanan. “Kita perlu menciptakan ruang dialog yang terbuka antara Rumah Sakit dan Masyarakat serta pemerintah. Forum ini adalah langkah nyata untuk mendengarkan seluruh keluhan, masukan, dan harapan masyarakat terhadap kualitas layanan kesehatan, dan direksi RSUD Kabupaten Buton Utara selaku penyedia layanan kesehatan,” ujar La Nita.
Salah satu isu utama yang dibahas adalah peran Rumah Sakit sebagai penghasil PAD tertinggi bagi Kabupaten diantara instansi lainnya dalam setiap tahun. Untuk itu, Direktur RSUD Kab. Buton Utara, dr. Waode Fortanita menekankan agar Pemerintah melalui dukungan komisi 3 DPRD untuk meningkatkan porsi anggaran Rumah Sakit. Bagaimanapun RSUD Kab. Buton Utara terus beroperasi selama 1*24 jam dalam memberikan layanan kesehatan terbaik bagi seluruh Masyarakat Kabupaten Buton Utara.
Forum ini juga menjadi ajang bagi Rumah sakit dan masyarakat dalam menyampaikan keluhan, kritik ataupun saran yang didengar dan ditanggapi langsung oleh unsur eksekutif dan legislatif lingkup Kab. Buton Utara. Beberapa keluhan dari unsur Rumah Sakit saat sesi diskusi panel diantara adalah tentang penambahan mobil ambulance karena kualitas akses jalan antara RSUD dan Rumah Sakit rujukan sangat buruk sehingga memperpendek umur kendaraan. Selain itu juga tentang keluhan kekurangan Dokter Spesialis yang sepenuhnya bergantung pada program PGDS sehingga keberlanjutan Dokter Spesialis tidak dapat dijamin dalam setiap tahunnya karena dokter-dokter PGDS dapat memilih Rumah Sakit lain ketika kontraknya sudah selesai. Meskipun Pemerintah Kab. Buton Utara telah menetapkan insentif Dokter spesialis yang cukup tinggi yaitu Rp. 40 juta / bulan dan Direksi RSUD juga telah melakukan koordinasi dengan beberapa Universitas yang mencetak Dokter Spesialis melalui program residence akan tetapi masih cukup sulit untuk memastikan keberlanjutan Dokter spesialis dari tahun ke tahun. Sebagai gambaran, untuk tahun ini RSUD Kab. Buton Utara masih kekurangan (belum tersedia) Dokter spesialis Anak dan Interna. Selain itu juga, direksi RSUD Kab. Buton Utara menyampaikan tentang penting penyediaan fasilitas bank darah sehingga Masyarakat dapat dilayani dengan cepat tanpa bergantung ketersediaan darah dari Rumah Sakit lain di luar Kab. Buton Utara.
Menanggapi keluhan Rumah Sakit, Jajaran Pemerintah dan Perwakilan anggota DPRD berjanji untuk menyediakan ambulance dalam tahun anggaran 2025. Untuk saat ini, melalui kebijakan dari Dinas Kesehatan, ambulance yang tersedia di Puskesmas dapat diperbantukan untuk mengurai kepadatan penggunaan ambulance di Rumah Sakit. Sementara terkait kekurangan Dokter Spesialis, pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung program beasiswa daerah sehingga putra-putri daerah terbaik dapat kembali mengabdi di RSUD Kab. Buton Utara dan mengisi pos-pos pelayanan Dokter Spesialis yang selama ini bergantung pada Program Pemerintah yaitu Kementerian Kesehatan yang sangat terbatas mengingat banyaknya Rumah Sakit di seluruh Wilayah Indonesia. Terkait bank darah, pemerintah berkomitmen untuk membangun Bank Darah memanfaatkan sisa anggaran di tahun 2024 ini. Selain itu juga mendukung terjalinnya kerja sama antar Rumah Sakit yang berada di Kota Baubau ataupun Kendari.
Sementara keluhan dari unsur masyarakat adalah tentang tidak terlayaninya pasien umum karena tidak ada regulasi dalam pembagian jasa pelayanan umum. Menanggapi hal ini, Direktur RSUD Kab. Buton Utara telah memastikan agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Bagaimanapun, moto Rumah Sakit adalah “melayani dengan sepenuh hati”, untuk perlu diinternalisasi oleh seluruh pegawai lingkup RSUD Kab. Buton Utara dalam memberikan pelayanan. Sementara tanggapan dari unsur pemerintah terkait ini adalah meminta daftar lengkap Dokter Spesialis dan tenaga suka rela di RSUD Kab. Buton Utara sehingga dapat dibuatkan regulasi yang tepat.
Di akhir acara, peserta FKP menyepakati beberapa rekomendasi hasil diskusi yang akan diajukan langsung kepada Pemerintah Kab. Buton Utara yang didukung oleh Ketua Komisi III DPRD Kab. Buton Utara. Pada dasarnya, Forum Konsultasi publik (FKP) lingkup yang diinisiasi RSUD Kab. Buton Utara ini diharapkan dapat menjadi agenda rutin yang memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Buton Utara. Dengan adanya forum ini, masyarakat memiliki platform untuk menyuarakan pendapatnya, dan Rumah Sakit dapat terus berbenah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Dokumentasi
